Pemikiran
Politik Hasan Muhammad di Tirotentang konsep negara bangsa adalah
sebuah realitas bahwa Aceh berdaulat sebagai sebuah negaradengan entitas
yang sama dan diakui oleh duniaInternasional sejak abad 15.
Lalu Hasan Muhammad di Tiro menggugat perjanjian Konferensi MejaBundar di Den Haag pada 1949, di mana Acehdiserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)oleh Belanda, menurut Hasan Muhammad di TiroBelanda belum menguasai Aceh.
Kemudian alasanini diperkuat dengan landasan hukum beruparesolusi PBB No: 1514 - XV yang dihasilkan pada14 Desember 1960 mengenai: “ Declaration of theGranting of Independence to Colonial Countries and Peoples”. Ada tiga perkara penting dalam resolusiitu; Kedaulatan atas tanah jajahan tidak berada ditangan penjajah, melainkan berada di tangan bangsaasli dari jajahannya. Kedaulatan suatu negara tidak dapat dipindah / diserahkan oleh penjajah kepada penjajah yang lain.
Semua kekuasaan wajibdikembalikan oleh penjajah kepada bangsa asli daritanah jajahannya. Kemudian Hasan Muhammad diTiro berpendapat bahwa Islamlah yang harusdijadikan landasan berpikir sebagai ideologi danfalsafah kebangsaan, karena Islam sudah kuatmengakar dalam berbagai sendi kehidupanmasyarakat dalam bangsa-bangsa yang telah lamaada di Nusantara.Terdapat dua poin penting di mana pemikiranHasan Muhammad di Tiro berpengaruh dalamkehidupan masyarakat Aceh. Pertama, bangkitnyanasionalisme bangsa Aceh.
Kesadaranmasyarakat bahwa Aceh dalam sejarah adalah sebuah negara berdaulat jauh sebelum Indonesia ada.
KekuasaanAceh meliputi hampir seluruh Sumatera dan negaraMalaysia sekarang ini. Kekuasaan yang demikian besar sungguh tidak layak diturunkan menjadi hanyasebagai sebuah daerah dalam negara lain.
Kedua,timbulnya penentangan terhadap Jakarta. Menurutmasyarakat Aceh, sinkronisasi pemikiran HasanMuhammad di Tiro sesuai dengan kondisi Aceh.Potensi alam dan kekhasan budaya Aceh dikhianatioleh Jakarta. Pemerintah pusat menguras hasil alamAceh untuk kepentingan elit politiknya.
Sementaramasyarakat Aceh sendiri yang seharusnya “pemilik”kekayaan itu hanya melihat dan menyaksikankekayaan alam mereka diangkut ke Jakarta.Kemudian diikuti dengan pemaksaaan ideologiPancasila dalam setiap kehidupan yang berlawanandengan tatanan kehidupan Aceh yang Islami.
Inisemakin diperburuk dengan kebijakan pemerintahyang tidak peduli dengan beberapa janjinya untuk merealisasi aspek keistimewaan tertentu yang ada diAceh setelah mereka menjanjikannya. Hasanmenganggap praktik ini adalah pengkhianatan
dan pembohongan yang dilakukan pemerintah Jakartakepada masyarakat Aceh.
Journal of HMTs Political Idea
Lalu Hasan Muhammad di Tiro menggugat perjanjian Konferensi MejaBundar di Den Haag pada 1949, di mana Acehdiserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)oleh Belanda, menurut Hasan Muhammad di TiroBelanda belum menguasai Aceh.
Kemudian alasanini diperkuat dengan landasan hukum beruparesolusi PBB No: 1514 - XV yang dihasilkan pada14 Desember 1960 mengenai: “ Declaration of theGranting of Independence to Colonial Countries and Peoples”. Ada tiga perkara penting dalam resolusiitu; Kedaulatan atas tanah jajahan tidak berada ditangan penjajah, melainkan berada di tangan bangsaasli dari jajahannya. Kedaulatan suatu negara tidak dapat dipindah / diserahkan oleh penjajah kepada penjajah yang lain.
Semua kekuasaan wajibdikembalikan oleh penjajah kepada bangsa asli daritanah jajahannya. Kemudian Hasan Muhammad diTiro berpendapat bahwa Islamlah yang harusdijadikan landasan berpikir sebagai ideologi danfalsafah kebangsaan, karena Islam sudah kuatmengakar dalam berbagai sendi kehidupanmasyarakat dalam bangsa-bangsa yang telah lamaada di Nusantara.Terdapat dua poin penting di mana pemikiranHasan Muhammad di Tiro berpengaruh dalamkehidupan masyarakat Aceh. Pertama, bangkitnyanasionalisme bangsa Aceh.
Kesadaranmasyarakat bahwa Aceh dalam sejarah adalah sebuah negara berdaulat jauh sebelum Indonesia ada.
KekuasaanAceh meliputi hampir seluruh Sumatera dan negaraMalaysia sekarang ini. Kekuasaan yang demikian besar sungguh tidak layak diturunkan menjadi hanyasebagai sebuah daerah dalam negara lain.
Kedua,timbulnya penentangan terhadap Jakarta. Menurutmasyarakat Aceh, sinkronisasi pemikiran HasanMuhammad di Tiro sesuai dengan kondisi Aceh.Potensi alam dan kekhasan budaya Aceh dikhianatioleh Jakarta. Pemerintah pusat menguras hasil alamAceh untuk kepentingan elit politiknya.
Sementaramasyarakat Aceh sendiri yang seharusnya “pemilik”kekayaan itu hanya melihat dan menyaksikankekayaan alam mereka diangkut ke Jakarta.Kemudian diikuti dengan pemaksaaan ideologiPancasila dalam setiap kehidupan yang berlawanandengan tatanan kehidupan Aceh yang Islami.
Inisemakin diperburuk dengan kebijakan pemerintahyang tidak peduli dengan beberapa janjinya untuk merealisasi aspek keistimewaan tertentu yang ada diAceh setelah mereka menjanjikannya. Hasanmenganggap praktik ini adalah pengkhianatan
dan pembohongan yang dilakukan pemerintah Jakartakepada masyarakat Aceh.
Journal of HMTs Political Idea
0 komentar:
Posting Komentar